Oleh: mphee89 | Juli 23, 2011

Opini Publik

Opini Publik Kasus Hakim Syarifudin

Hakim kepailitan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Syarifudin Umar tidak asing dengan perkara korupsi. Jauh sebelum ditangkap KPK atas dugaan menerima suap dari kurator PT Sky Camping Indonesia, Puguh Wirayana awal Junii lalu, ada puluhan perkara korupsi yang pernah ditangani dan diputuskannya. Kiprah Hakim Syarifuddin “Selama berdinas di PN Makassar dan Jakarta, Syarifuddin Umar membebaskan 39 terdakwa kasus korupsi,” ujar Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Junto, kepada wartawan KPK (Jumat, 3/6).
Perkara korupsi terakhir yang diputus bebas oleh Syarifuddin adalah perkara Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu non aktif dengan tuduhan korupsi kas daerah Pemprov Bengkulu. Syarifuddin sendiri, dalam kasus yang ditaksir telah merugikan kas negara sebesar Rp 20,16 miliar itu tak lain menjadi ketua hakimnya. Agusrin yang semula dituntut pidana penjara 4,5 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dinyatakan bebas. Terkait vonis itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad juga telah mengajukan mendaftarkan kasasi.
Berdasarkan catatan Indonesian Curruption Watch (ICW), hakim Syarifuddin telah membebaskan 39 ‘koruptor’. Para terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan itu dilakukan Syarifuddin saat bertugas di PN Makassar dan PN Jakarta Pusat. Sebanyak 39 terdakwa koruptor yang dibebaskan hakim Syarifuddin itu terbagi dalam 7 kasus (perkara). Pertama, kasus Bisnis Voice Over Internet Protovol (VOIP) yang diperkarakan di PN Makasar dengan kerugian negara mencapai Rp44,9 miliar. Terdakwanya adalah Koesprawoto (mantan Devisi Regional VII PT Telkom), Heru Suyanto (mantan Ketua Koperasi Karyawan Siporennu), dan Eddy Sarwono (mantan Deputi Kadivre VII). Kedua, kasus Kredit Fiktif BNI di PN Makasar, dengan kerugian negara Rp 27 miliar. Terdakwanya masing-masing H Tajang dan Basri Adbah (Direktur PT A’Tiga). Ketiga, kasus pengadaan pupuk 12.000 ton di PN Makassar, dengan terdakwa Damayanto Sutejo (mantan Direktur Pemasaran PTPN XIV).
Keempat, kasus dana APBD 2003-2004 pada pos anggaran bantuan kemasyarakatan dan dana penghubung di PN Makasar, dengan kerugian negara Rp 630 juta. Terdakwanya, LC Palimbong (mantan Wakil Bupati Tana Toraja 1999-2004), Kelima, kasus penyimpangan dana nasabah BRI di PN Makassar, dengan kerugian negara Rp 3,6 miliar. Terdakwanya, Darmawan Darabba (mantan Teller Bank BRI Sombaopu) Keenam, kasus APBD Kabupaten Luwu Tahun 2004 yang diperkarakan di PN Makassar, dengan kerugian negara Rp 1,5 Miliar. Terdakwanya, 28 mantan anggota DPRD Luwu periode 1999-2004. Ketujuh (terakhir), kasus korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di PN Jakarta Pusat, dengan kerugian negara Rp22, 5 miliar. Terdakwanya, Gubernur Bengkulu (non aktif) Agusrin Najamuddin.
Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, menyatakan hakim Syarifuddin juga juga pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait vonis bebas kasus korupsi dan dugaan suap dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPRD Luwu Sulawesi Selatan. “Tapi, perkembangan selanjutnya tidak jelas,” ungkap Emerson dalam rilisnya yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (3/6).

Opini Public Tentang Kasus Syarifudin

Melalui kasus Syarifuddin, publik melihat bahwa penegakan hukum di negeri ini berada di tabir jurang kegagalan. Penangkapan Syarifuddin semakin membuktikan hukum tidak berjalan karena lembaga yang mesti mengawalnya malah korup. Ada dua titik yang paling bahaya kalau dijangkiti oleh korupsi. Pertama, sektor penegakan hukum karena dia mengawal, memutus, dan memproses kejahatan. Sektor kedua adalah politik karena sektor ini menempatkan orang sebagai menteri dan birokrasi kelas atas yang hari ini mengambil keputusan di negeri ini.
Di kepolisian dan kejaksaan juga tak banyak berbeda. Malah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi seperti tak banyak berbuat terhadap kasus yang mendera kepolisian dan kejaksaan. Kasus rekening gendut di kepolisian tak pernah ditindak lanjuti. Sementara di kejaksaan, Presiden tak mampu menunjuk jaksa agung yang punya iktikad dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Penangkapan politisi, jaksa, dan hakim semestinya jadi catatan Presiden membersihkan institusi yang ada di bawahnya langsung.

Alasan Masyarakat Meributkan Kasus Syarifudin

Dimanapun, lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Namun, realitanya jauh dari harapan. Justru, pengadilan dianggap sebagai tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat dari keadilan. Orang begitu sinis dan apatis terhadap lembaga peradilan. Harapan akan memperoleh kebenaran dan keadilan pun pupus ketika ditemukan adanya permainan sistematis yang diperankan oleh segerombolan orang yang bernama mafia peradilan.
Pada saat yang bersamaan masyarakat juga melihat adegan yang melukai rasa keadilan. Koruptor kakap banyak yang dibebaskan berkeliaran, sementara pencuri kelas teri hampir tak pernah lolos dari hukuman. Tidak hanya itu, saat ini mencari keadilan seperti mencari sebatang jarum yang hilang dalam tumpukan jerami, rumit, berbelit-belit, penuh tikungan dan jebakan, yang berujung kekecewaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Menumpuknya belasan ribu perkara di Mahkamah Agung , tidak hanya menunjukkan banyaknya permasalahan hukum dan kejahatan di negeri ini, akan tetapi juga karena panjang dan berbelitnya proses peradilan.
Penangkapan terhadap Hakim Syarifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan betapa bobroknya lembaga peradilan di Indonesia. Secara terang benderang publik melihat borok di lembaga peradilan tanah air dan semakin tidak mempercayai lembaga tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penelitiannya menemukan adanya pola mafia peradilan yang terjadi dari tingkat pertama, banding, sampai kasasi. Peneliti ICW, Febri Diansyah, Minggu (5/6/2011), di kantor ICW, Jakarta, menjelaskan bahwa di dalam tahap mendaftarkan perkara, pola terjadi yakni permintaan uang jasa. “Uang itu ditujukan agar perkara mendapatkan nomor perkara awal, jadi panitera harus diberikan uang pelicin,” ungkap Febri. Di dalam tahap persidangan, pola mafia peradilan yang dilakukan yakni dengan penentuan majelis hakim favorit. Biasanya untuk perkara-perkara “basah”, ketua PN akan turun tangan dan bertindak langsung sebagai ketua majelis hakim. Selanjutnya, panitera diminta menghubungi hakim tertentu yang bisa diajak kerja sama. Pengacara langsung bertemu dengan ketua PN untuk menentukan majelis hakim. Pada tahapan putusan, pola mafia yang dilakukan adalah dengan menegosiasikan putusan. Vonis dapat diatur melalui jaksa dalam sistem paket atau langsung ke hakim. Lalu, hakim meminta uang kepada terdakwa dengan imbalan akan meringankan vonis.

Nama : Novi Wastiningsih
NIM : 0735160058
Tugas : Opini Public ( Pengaruh Kekuatan Opini Public di Masyarakat )

Pengaruh Kekuatan Opini Public Terhadap Pendidikan

Sekarang ini dunia pendidikan sedang dilema dengan adanya Ujian Nasional. Ujian Nasional yang dianggap oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan SDM justru menimbulkan beberapa masalah pada saat pelaksanaan.
Opini public yang berkembang di masyarakat mengenai system ujian nasional adalah, bahwa ujian nasional terasa tidak adil. Ujian nasional menjadi sesuatu yang mengerikan bagi sebagian siswa dan sekolah yang jauh dari fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan fasilitas yang seadanya tentu akan terasa berat bagi para siswa memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain mengenai tidak meratanya kemampuan setiap sekolah, ujian nasional juga menjadi dilema pada saat pengawasan pelaksanaan ujian serta keamanan pendistribusian soal ujian kesekolah-sekolah seluruh Indonesia.
Banyak pengawas yang membiarkan para siswa mencontek pada saat pelaksanaan ujian. Hal ini disebabkan karena para pengawas merasa kasihan melihat siswa yang stress mengerjakan soal-soal ujian. Sementara dimasyarakat juga marak terjadi jual beli kunci jawaban yang tentunya masih diragukan kebenaranya.
Dengan adanya opini public seperti ini, banyak media yang memuat berita tentang ujian nasional bahkan banyak stasiun televisi yang membuat talk show dan diskusi tentang ujian nasional dengan. Talk show ini menarik karna menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten di bidang pendidikan.
Maraknya pemberitaan ujian nasional membuat pemerintah mencari jalan keluar dari dilema ujian nasional. Pemerintah memperbaiki system pengawasan dan distribusi soal-soal ujian nasional agar tidak bocor ke masyarakat.
Selain itu pemerintah juga mengucurkan dana bantuan kepada sekolah-sekolah yang terbelakang guna memperbaiki ataupun melengkapi fasilitas pendidikan. Dengan fasilitas yang memadai diharapkan para menunjang proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan untuk ,meningkatkan SDM masyarakat Indonesia sehingga dapat bersaing dengan di dunia global.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: