Oleh: mphee89 | Juli 22, 2011

Pertarungan Elite dalam Bingkai Media

Referensi Buku Pertarungan Elite dalam Bingkai Media
Karya DR. Hasrullah, MA

Disusun oleh:

Novi Wastiningsih ( 07351600.58 )
Tugas Sosiologi Komunikasi
FISIP ANGK X

Universitas 17 Agustus Jakarta

Judul Buku: Pertarungan Elite dalam Bingkai Media
Penulis: DR. Hasrullah, MA
Penerbit: Adil Media
Cetakan: Cetakan I, Maret 2010
Tebal: 144 Hal

Menurut Soerjono Soekanto ( Soekanto, 1992: 471 ), sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial yaitu suatu hubungan yang menimbulkan proses saling pengaruh-menpengaruhi antara para individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Menurut beliau komunikasi sosiologi juga ada kaitanya dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik.
Secara komprehansif Sosiologi Komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa itu.
Menurut penjelasan diatas buku Pertarungan Elite dalam Bingkai Media karya Dr. Hasrullah, MA ini lebih banyak menceritakan tentang sosiologi komunikasi yang dilihat dari pengaruh media massa dan public speaking yang dilakukan dalam pemerintahan. Untuk menjelaskan ini, Hasrullah menggunakan contoh-contoh nyata yang ada di sekitar kita.
Buku ini menjabarkan beberapa contoh kongkrit yang di ekspos oleh media yang mempengaruhi masyarakat bahkan hingga terjadinya demonstrasi-demonstrasi penentangan. Diantarany kasus Sulsel, Century, Kenaikan BBM, Dramatisme Politik, Komunikator Politik, Attacking Compaign dan Rasialis, Kepemimpinan Gubernur Sulsel, Konflik antara Polisi dan Mahasiswa di Sulselbar, Media dan Korupsi.

Peristiwa Sulsel

Komitmen mahasiswa terhadap kehidupan sosial adalah sebuah keharusan. Inilah yang dikatakan Mochtar Lubis. Mahasiswa sebagai moral force dalam menyuarakan kepentingan rakyat akan selalu menjadi kekuatan politik sangat dahsyat dalam membongkar praktik-praktik penguasa yang cenderung koruptif, manipulatif, dan kolutif.
Pada tanggaal 28 Januari 2010 disaat mengkritisi 100 hari kinerja SBY-Boediono, kantor gubernur Sulsel tidak hanya dijaga ketat oleh pihak kepolisian tapi juga ada masa sipil yang sengaja didatangkan dari luar kota untuk mengamankan keadaan. Bahkan masa sipil lebih banyak dibandingkan pihak kepolisian.
Sebenernya gubernur adalah sosok maha terpelajar jadi sudah sepantasnya dalam menghadapi mahasiswa harus dengan cara demokrasi elegan dan intelektual misalnya menggunakan wacana, diskusi, orasi, dan membiasakan diri untuk menerima kritik. Sepanjang gerakan mahasiswa murni meneriakan aspirasi politik demi perbaikan dan perubahan, sebagai seorang orator ulung dan lihai berpidato tentu gubernur harusnya mempunyai kiat khusus menghadapi orasi demonstrasi.
Gubernur Sulsel dapat menggunakan dialog dan adu ergumentasi dalam menghadapi mahasiswa, sehingga tercipta understanding dan saling memahami peran masing-masing pihak.
Dari peristiwa diatas kita dapat melihat peran media massa dalam melaporkan peristiwa-peristiwa penting kepada masyarakat yang akhirnya akan menuai pro dan kontra. Yang kontra akan menghasilkan demonstrasi-demonstrasi yang tidak dihadapi dengan cara yang cerdas dan terpelajar akan menghasilkan demonstrasi anarkis.
Selain peristiwa diatas masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang disajikan media massa yang mempengaruhi masyarakat luas.
Misalnya pemberitaan penghargaan korupsi yang didapat Sulsel dari Bappenas dan ICW sebagai propinsi terkorup se Nusantara. Temuan lembaga Negara dan lembaga korupsi itu menggegerkan dan merobek hati nurani publik setelah media massa didaerah ini ikut memainkan fungsi surveillance (pengawasan) terhadap symptom sosial yang memuakan setelah kita memperingati hari anti korupsi.
Disaat peristiwa ini diketahui oleh media, banyak media massa yang memuat pemberitaan ini dengan framing yang berbeda. Misalnya harian Fajar di edisi 14 Desember 2009 memuat berita Sulsel adalah lahan subur korupsi, Koran Tempo edisi 11 Desember 2009 menyajikan ilustrasi gambar seorang pejabat yang bersimbolkan Propinsi Sulsel dengan kalungan medali tikus. Bukan ini saja, media massa membentuk opini public bahwa korupsi di daerah ini mestinya membuat malu rakyat kita utamanya pemerintah yang ikut bertanggung jawab terhadap predikat propinsi terkorup. Apalah artinya selama ini kita mendapatkan 55 penghargaan namun jika penghargaan itu hanya dijadikan alat promosia (propaganda politik) sebagai keberhasilan pemerintah Sulsel. Sayang dibalik itu semua rakyat Sulsel mendapatkan penghargaan menjijikan dan memuakan jati diri kita.
Gubernur Sulsel tetap membantah dan tak percaya jika pemerintahan yang dipimpinnya paling banyak korupsinya. Walaupun baliho betuliskan “ Mari bangun negeri tanpa korupsi… “ didepan gedung DPRD Sulsel dan Kantor Gubernur, ini hanya menjadi pesan propaganda yang bersembunyi dibalik slogan korupsi.
Banyaknya media massa yang memberitakan penghargaan korupsi ini membuat banyak kalangan masyarakat memiliki image negative untuk Sulsel. Muncul berbagai pendapat public negative dan wacana yang ditunjukan untuk Sulsel.
Media massa tidak hanya menjadi fasilitator pembentukan opini public sebuah peristiwa namun lebih dari itu media massa juga menjadi fasilitator pembentukan image kandidat dalam pemilihan pilkada. Pada masa pilkada media massa banyak dijadikan media untuk mempromosikan para kandidat.
Tingginya tingkat popularitas akan menaikan elektrabilitas untuk terpilih sebagai pemenang. Maka tidak heran pada setiap musim pilkada banyak dijumpai setiap sudut kota terpampang baliho. Hal yang sama juga terlihat pada media cetak dan media elektronik. Kita akan menjumpai iklan promosi kandidat, dimuatnya pemberitaan visi misi seorang kandidat. Singkat kata, aktor politik yang maju menjadi kandidat bupati atau gubernur iklan menjadi personal branding untuk meraih kekuasaan.
Walaupun biaya iklan sangat tinggi, iklan tetap menjadi alat favorit untuk promosi kandidat. Biaya iklan berkolerasi dengan modal, jadi kandidat tentu mempunyai banyak modal untuk mencalonkan diri dalam pilkada.
Aspek lain yang biasanya disorot media adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) , gesekan antar pendukung, kampanye negative, mobilisasi suara pendukung, sampai pada masalah ijazah palsu.
Semua cara yang dilakukan para kandidat hanya bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih dia saat pemilihan. Namun dibalik itu semua untuk saat ini yang paling efektif adalah dialog langsung antara kandidat dan pemilih. Dalam dialog ini kandidat dapat menampilkan jati dirinya yang terlihat dalam komunikasi yang jujur. Dengan kata lain kandidat tidak lagi bersembunyi lagi dalam polesan iklan dan menampakan kebohongan jati dirinya. Karena rakyat sudah pandai menentukan mana sebenarnya pemimpin yang hanya mengandalkan janji politik dan sulit dibuktikan saat sudah berkuasa..

Kasus Century

Terbentuknya opini public bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap kasus Century adalah sosok mantan Gebernur Bank Indonesia, Boediono dan mantan Ketua Komite Stabilita Sistem Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tingginya terpaan media kepada kedua tokoh tersebut terlihat dengan jelas bagaimana media turut andil mebentuk opini masyarakat bahwa kedua tokoh tersebut adalah tokoh yang paling bertanggung jawab soal dana talangan Bank Century. Pengaruh media ini sangat terasa disaat banyak demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.
Justifikasi opini public makin terasa setelah hasil kesimpulan hak angket, empat dari sembilan fraksi di Pansus DPR-RI menyebutkan nama Boediono dan Sri Mulyani yang diduga betanggung jawab atas kasus Century. Hal ini mempertegas bahwa kedua tokoh ini bersalah dalam melakukan kebijakan dana talangan.
Dampak opini public yang makin mengental di khalayak akan dipertegas lagi oleh fraksi PDIP, Golkar, Hanura, dan PKS yang memaksa Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan statement politik bahwa dirinya sebagai presiden bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil terkait kasus Century. Pernyataan ini sebenernya sudah lama ditunggu public karena sebagai kepala negara dan atasan Boediono dan Sri Mulyani diminta atau tidak beliau pasti mengetahui mengenai lika liku pencairan dana talangan Bank Century.

Kenaikan BBM

Setelah media memberitakan kebijakan pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi demo penentangan kebijakan tersebut. Demo yang dilakukan mahasiswa untuk menolak kenaikan BBM berakhir anarkis. Bentrok antara mahasiswa dan polisi terjadi di Kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Selatan, awal April 2009. Media massa melaporakan bentrok mahasiswa dan polisi tidak seharusnya terjadi seandainya kedua belah pihak bisa menahan diri dan tidak melakukan perbuatan brutal.
Lebih parah lagi terjadi di Sulsel untuk menghadapi situasi sulit sebagai dampak kenaikan BBM, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Joko Susilo Utomo memberikan pernyataan yang cukup menyakitkan yaitu untuk meredam demonstrasi Pangdam mengancam akan melepaskan peluru tajam. Hal ini menunjukan betapa aspirasi rakyat dikebiri oleh aparat dengan alasan stabilitas keamanan. Padahal dibalik itu, makna yang sebenarnya terkandung yaitu betapa aparat kita mempunyai kinerja yang kurang baik dan tidak memiliki leadership dalam menghadapi era demokratisasi.
Padahal senjata yang paling ampuh dalam era demokratisasi adalah menggunakan pesan politik yang dapat meyakinkan rakyat bahwa kenaikan BBM adalah hal yang sulit dihindari karena masalah naiknya harga BBM dunia hingga 135 dollar per barel.
Sudah sepantasnya para elite penguasa dan elit militer bisa menjadi komunikator yang baik dalam menyampaikan kebijakan yang akhirnya dapat mempengaruhi rakyat menyetujui kebijakan jangan sampai menyakiti hati rakyat yang sudah terbebani kehidupan miskin.
Pihak aparat harus menjaga jati dirinya bahwa tugasnya adalah melindungi rakyat bukan dengan ancaman memberikan peluru tajam. Lebih penting lagi mahasiswa harus menunjukan image yang baik sebagai intelektual muda yang membela kepentingan rakyat kecil dengan cara dalam berdemo harus tetap santun, beradab, dan menghindari sikap anarkis seperti membakar ban, merusak fasilitas umum karena hal ini akan merusak citra diri sebagai intelektual dan calon pemimpin bangsa.

Dramatisme Politik

Panggung politik pasca pemilihan legislative 9 April 2009, diwarnai dengan aroma koalisi dan lobi antar ketua umum partai. Pentas koalisi diawali pada pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati, dengan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto pada tanggal 10 April 2009. keesokan harinya giliran Ketua Partai Umum Gerinda, Prabowo, bertemu dengan Megawati yang tujuannya penjajakan koalisi kesamaan visi dan misi partai maupun membicarakan hal-hal pemilihan presiden yang akan datang.
Pertama, setelah partai Demokrat unggul dalam perhitungan cepat maka otomatis partai ini berada diatas angin sehingga SBY dengan percaya diri yakin sebagai pemenang Pemilu legislative dan memiliki bargaining position untuk menentukan siapa pendamping SBY dalam pemilihan presiden 8 Juli 2009.
Kedua, kolaborasi antar kekuatan mesin politik dengan mesin pencitraan (media massa) sangat menentukan. Siapa aktor yang dapat melakukan keduanya secara simultan akan muncul sebagai pemenang. Secara nyata SBY sudah dapat menaklukan mesin politik dan mesin media massa. Terbukti dengan citra yang dia tampilkan membuat rakyat terutama para wanita simpati dan memilihnya untuk jadi seorang pemimpin.
Ketiga, bagaimana para aktor politik memerankan perannya di panggung politik. Bagaimana para aktor mencitrakan dirinya agar memperoleh suara maksimal dari rakyat. Selain itu para aktor juga harus pandai berkomunikasi agar dapat mempengaruhi partai lain dan akhirnya bersedia berkoalisi demi menambah power mendapatkan sebuah kekuasaan.
Dari penjelasan ini terlihat jelas bahwa panggung politik adalah milik para aktor dan sutradaranyalah yang akan menikamati kekuasaan. Sedangkan rakyat hanya dimintai amanahnya untuk menggunakan hak pilihnya dan hanya berperan sebagai figuran. Rakyat harus sadar jika yang diuntungkan hanya para aktor dan sutradara, rakyat hanya penonton yang mendapatkan berjuta obral janji.

Komunikator Politik

Dalam perspektif panggung politik, komunikator politik mempunyai peran sosial yang utama. Komunikator politik sebagai pelaku atau diidentifikasi sebagai pemimpin yang memiliki potensi dan kompetensi diatas rata-rata dibandingkan dengan warga negara pada umumnya dalam hal menyampaikan pikiran atau gagasan dimanapun dia berada.
Menurut Karl Popper (1962) seorang pemimpin dapat menciptakan opini public karena mereka mampu membuat beberapa gagasan yang awalnya ditolak namun kemudian dipertimbangkan dan pada akhirnya dapat diterima.
Seorang komunikator politik harus mampu berkomunikasi dengan cara cerdas dalam menyampaikan argument, gagasan, dan pemikiran kepada public sehingga public dapat terpengaruh.
Misalnya sebagai politisi diharapkan mampu melontarkan gagasan yang bisa mempengaruhi kebijakan politik. Seorang politisi yang duduk di lembaga legislative, ia harus mampu memerankan perannya sebagai fungsi control, legislasi, dan anggaran. Ukuranya seberapa besar media massa memberikan porsi pemberitaan tentang aspirasinya dalam menjalankan tugasnya.
Contoh lain misalnya. Maraknya figure calon legislative yang melakukan tebar pesona melalui baliho dan media iklan. Meskipun public tidak mengetahui jati diri kandidat apakah kandidat berpotensi dan berkompeten tetapi tetap saja para kandidat dengan percaya diri memproklamirkan diri sebagai calon anggota legislative.
Para kandidat yang akan bertarung dan berperan di panggung politik tentu harus bisa menjadi komunikator yang baik agar dapat mempengaruhi rakyat untuk memilihnya. Melaui iklan dan media massa para kandidat memaparkan visi dan misi demi memenangkan kekuasaa.
Rakyat juga harus teliti dalam menentukan pilihan jangan sampai kandidat yang terpilih hanya akan mencoreng panggung politik tanah air dengan kepemimpinan yang tidak baik. Rakyat jangan terpengaruh dan harus kolektif, jangan termakan obralan janji yang tak pernah terwujud realisasinya.

Attacking Compaign dan Rasialis

Pernyataan kontroversial Andi Alfian Mallarangeng ketika mendampingi kampanye Boediono di Makassar (7/1/09) menyatakan bahwa yang terbaik menjadi pemimpin saat ini adalah pasangan SBY-Boediono sedangkan anak Sulsel belum saatnya. Ada waktunya nanti anak Sulsel bisa menjadi pemimpin negeri ini.
Berger dan Luckman (1966) menggambarkan pembentukan pesan melalui interaksi dimana manusia menciptakan pesan secara terus menerus terhadap sebuah kenyataan baik objektif maupun subjektif. Artinya setiap statement pesan dimaknai dari sebuah fakta dan realitas.
Maka ketika Alfian mengatakan bahwa anak Sulsel belum saatnya menjadi pemimpin, ini tidak bermaksud untuk mendeskriditkan seorang kandidat presiden. Ketika pernyataan ini sampai pada khalayak , maka khalayak akan mempersepsikan pernyataan ini bukan sebagai pesan milik individu melainkan pesan public. Pesan ini dimaknai menurut makna sosial (khalayak).
Pernyataan ini bergulir di masyarakat seperti bola salju, makin membesar dan tak terkendali. Hal ini tercermin dari pemberitaan media dan opini public baik yang berpandangan radikal, netral, maupun yang mendukung rasialisme. Statement ini menuai protes dari kalangan Bugis-Makassar yang akhirnya membangkitkan nilai negative bahwa SBY-Boediono melanggar etika politik dimana setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dalam dimensi cultural untuk menjadi seorang pemimpin.
Dampak dari statement ini akhirnya menjadi hukuman public yang berlangsung di masyarakat baik secara personal dan kelompok. Masyarakat terpengaruh pemberitaan media yang akhirnya tidak bersimpati lagi kepada pasangan ini karena menyinggung SARA yang notabene Indonesia sangat kaya akan kultur.

Kepemimpinan Sulsel

Media massa sangat powerfull untuk membentuk opini public dan realitas sosial. Denis Mc Quail (1987) mengatakan kekuatan media adalah mempengaruhi, memberikan status, dan mendefinisikan realitas yang terjadi di masyarakat. Jika ini dikaitkan dengan terpilihnya gubernur-wakil gubernur Sulsel Syahrul-Anwar, wajar jika rakyat menagih janji mereka yaitu program pendidikan dan kesehatan gratis.
Seiring dengan berjalanya waktu, gubernur sudah masuk minggu ketiga di roda pemerintahanya namun janji pasangan ini belum juga terealisasi. Menurut Prof Dr. Halide yang menganggap program tersebut sulit untuk dilaksanakan karena terbentur infrastruktur dan pendanaan. Sedangkan untuk kesehatan gratis, sebenarnya tak ada yang berbeda dengan sistem yang sudah ada karena memang sudah tersedia Askeskin (Jamkesmas). Kedua fakta ini sudah menjadi berita yang menjelma menjadi gugatan public kepada gubernur baru.
Tanpa mengurangi obsesi program gubernur tentang pendidikan dan kesehatan gratis, namun kecenderungan analisis berita menunjukan bahwa gubernur dikonstruksi di public tak punya greget untuk merealisasikan janji itu. Sebagai ikon pemimpin muda, cerdas, dan sehat sepantasnya kehormatan politik berada dalam gemgaman.
Kepalsuan janji gubernur pasangan Syahrul-Anwar terbukti dengan tingginya tingkat ketidak lulusan ujian nasional (UN) tingkat SMP pada tahun 2008. Anjloknya tingkat kelulusan memberikan makna signifikasi bahwa proses pendidikan di tingkat SMP perlu ditingkatkan. Pembenahan secara sistematik harus dilakukan tidak hanya terarah pada pemerataan pendidikan tetapi juga memperhatikan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
Gambaran data kongkrit ketidaklulusan SMP yang cukup tinggi ini memberikan warning kepada para pemegang kebijakan. Permasalahan pendidikan tidak hanya pada pendidikan gratis tapi juga membebaskan siswa dari pungutan bayaran dan memperhatikan masalah-masalah laten pendidikan di Sulsel.
Setidaknya ada beberapa mata rantai yang harus dibenahi jika ingin memperbaiki mutu pendidikan. Diantaranya murid, guru, sarana prasarana, dan system. Namun kegagalan program meningkatkan mutu pendidikan dengan pendidikan gratis harus dilakukan pembedahan oleh para penentu kebijakan. Penentu kebijakan harus instropeksi dan mencarikan pemecahan atas semua permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Yang penting pendidikan gratis juga harus diimbangi dengan mutu yang bagus pula.
Lebih dari itu semua para kandidat dan pemimpin pemerintahan harus bisa merealisasikan janji-janji yang terucap, jangan hanya bisanya mengobral janji saja. Jangan sampai karena dapat berkomunikasi baik dan mempengaruhi rakyat mereka lupa akan perubahan yang mereka janjikan.

Konflik antara Polisi dan Mahasiswa di Sulselbar

Konflik antara mahasiswa dengan polisi terjadi di Kampus Unhas Tamalanrea Makassar, Rabu 17 Desember 2008. Peristiwa ini sangat menyayat hati masyarakat luas, bagaiman tidak media massa baik cetak maupun elektronik menampilkan dengan jelas dan transparan seorang mahasiswa ditendang, dipukuli, dan diinjak-injak aparat kepolisian bagaikan pencuri ayam. Bingkai berita media yang disajikan untuk public menunjukan betapa tindakan aparat kepolisian telah diluar batas kemanusiaan.
Apalagi yang dianiaya adalah demonstran berstatus mahasiswa yang menyalurkan aspirari protes tentang Undang-Undang BHP. Dimata mahasiswa undang-undang ini tidak memihak rakyat kecil untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau di perguruan tinggi.
Pada masa demokrasi ini tentu banyak akan menuai aksi unjuk rasa, protes dan demonstrasi dari kalangan masyarakat dan mahasiswa jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak. Seharusnya polisi harus cerdas dalam mengawal dan mengamankan jalanya demonstrasi tanpa adanya kekerasaan bahkan penganiayaan.
Konflik ini memperlihatkan betapa pihak aparat kepolsian dibawah kepemimpinan Kapolda Sulselbar Irjen Sisno Adiwinoto, berlaku represif dan tak kenal ampun bagaikan memburu bandit ke dalam kampus. Yang lebih menggetirkan, kejadian tersebut terjadi di dalam kampus yang notabene menjunjung tinggi niai-nilai peradaban dan kemanusiaan dimana perbedaan pendapat sangat dihargai sebagai area “kebebasan mimbar”.
Penanganan konflik dalam bentuk demonstrasi dapat diselesaikan dengan dialog dan diplomasi untuk mempertemukan perbedaan kepentingan. Pihak kepolisian harus lebih cerdas menangkap gejala dengan menempatkan aparat kepolisian yang mempunyai kepiawaian dalam bernegosiasi dan diplomasi baik kepada elite mahasiswa maupun elite kampus. Sehingga aparat kepolisian tidak terjebak dan lari dari fungsi pelayanan masyarakat.
Adanya perilaku represif dan kekerasan yang dipertontonkan, Kapolda harus dengan jiwa gentleman harus mau bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dalam hal ini bawahan tidak bertanggung jawab karena bawahan bekerja atas perintah atasan dan sesuai dengan keinginan atasan. Pertanggung jawabanya dapat berupa dengan sadar dan rela meninggalkan kursi kekuasaan.
Dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak kepolisian karena dengan adanya pemberitaan peristiwa ini dimedia akan menurunkan pamor polisi dimata rakyat. Rakyat akan miskin kepercayaan pada aparat kepolisian.

Etika Komunikasi

Pemimpin yang cerdas tentu dalam menjalankan komunikasi sosial akan cenderung menggunakan strategi komunikasi empatik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti penerimanya. Kecerdasan berkomunikasi yang dilakukan pemimpin akan menjadi indikator dalam menjalankan leadership suatu organisasi maupun birokrasi pemerintahan.
Seorang pemimpin harus cerdas mengorganisir setiap komponen-komponen komunikasi yang ada di lembaganya termasuk aparat yang berhubungan dengan pelayanan public yang dinampakan dalam bentuk etika berkomunikasi. Banyak aparat pemerintahan yang tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, hal ini akan berdampak buruk pada sosialisasi kebijakan-kebijakan yang baru diputuskan. Termasuk penerapan peraturan yang tak bisa dipatuhi rakyat karena aparat kurang trampil dalam membahasakan peraturan.
Misalnya statement Walikota Makassar (Fajar, 12 Januari 2008) yang menyampaikan bahwa pemerintah kota Makassar mempunyai komitmen untuk menghapus atau meniadakan yang namanya pungutan liar dalam melayani masyarakat ditempat pelayanan public. Komitmen semacam ini perlu disikapi secara antisipatif agar komitmen ini tidak menjadi pidato yang hanya mengandalkan kecerdasan komunikasi saja. Komitmen ini harus mempunyai resonansi terhadap suatu budaya yang berlangsung di masyarakat. Jika komitmen walikota ini tidak dilengakpi dengan penjelasan yang utuh kepada para aparat pelaksana dilapangan maka komitmen ini hanya akan menjadi pepesan kosong saja.
Sebagai seorang pemimpin yang baik, tak hanya harus berkemampuan komunikasi yang baik tapi juga harus mempersiapkan konsep yang baik pada saat bersamaan. Maka dari itu pemimpin tak hanya bisa mencipakan kebijakan dan konsep namun juga harus menguraikan sedetail mungkin penjabaranya.
Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang tak hanya pandai membuat narasi didepan public, tapi harus berkomitmen yang nyata bahwa pelayanan public adalah pelayanan beretika dimana sepak terjang pelayanan diberikan aparatur pemerintah baik secara bahasa verbal maupun non verbal.

Media dan Korupsi

Menyikapi peran media massa dalam pemberantasan korupsi, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar menyatakan bahwa tingkat konsistensi yang diberikan media massa dalam pemberantasan korupsi cukup signifikan dalam mengungkap kasus-kasus pencurian uang rakyat. Peran media massa yang cukup strategis perlu terus ditingkatkan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi yang ada didepan mata media, ini diungkapkan Haryono dalam Lokakarya Anti Korupsi di Makassar (28 Juli 2009).
Bahkan data dari lembaga survey UGM (2006) menunjukan keseriusan peran media massa dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu instrument sosial terdepan. Keseriusan media massa untuk memberitakan tentang korupsi karena fungsi pengawas terhadap symptom sosial yang telah memuakan kita semua. Apalagi para pelaku korupsi adalah orang-orang terpandang dalam pemerintahan seperti Burhanudin Abdullah, Aulia Pohan, Al-Amin Nasution, Hamka Yandhu, Nurdin Halid, Artalita Suryani, dll.
Oleh sebab itu tanggung jawab media terhadap korupsi harus terus diberitakan dan dilacak karena (1) korupsi di negeri kita suadah membudaya dan menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan, (2) korupsi dilakukan berjamaah dan berkolaborasi dengan para penegak hokum, (3) koruptor tak merasa berdosa telah merampas uang rakyat, (4) koruptor tak merasa malu untuk tampil di depan public, (5) korupsi tak hanya dilakukan oleh orang-orang intelektual tapi juga oleh orang religius.
Media akan dengan gencar memburu berita dan menyajikanya pada masyarakat luas. Dengan kekuatan media akan menimbulkan efek jera, hukuman sosial dan psikologis dalam bentuk pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter sangat efektif untuk mempermalukan seorang koruptor. Artinya media massa yang biasanya sebagai penerjemah terhadap sebuah peristiwa beralih fungsi sebagai hakim sosial.

Pendapat Penulis

Menurut saya buku ini sangat baik untuk dibaca karena membuat kita paham dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia politik di negeri kita ini. Buku ini banyak memberikan penjelasan dengan menggunakan contoh-contoh kasus real yang tidak asing ditelinga kita, dengan mengupas setiap kasus membuat pembaca semakin paham dengan realita yang ada. Dengan kasus-kasus yang ditampilkan kita tidak hanya dapat belajar bagaimana penerapan sosiologi komunikasi berlangsung tapi pembaca juga dapat mempelajari komunikasi politik dari setiap kasus yang ada. Hal ini tergantung dari sudut pandang mana pembaca melihatnya.
Jika dibandingkan dengan buku berjudul Sosiologi Komunikasi karya Burhan Bungin, buku ini lebih menceritakan realita di sekitar kita. Sedangkan buku karya Bungin lebih banyak memaparkan sosiologi komunikasi dari sisi teori-teori yang ada.
Penulis memohon maaf jika bacaan ini jauh dari kesempurnaan. Penulis juga menunggu kritik dan saranya agar kelak penulis dapat menulis lebih baik lagi. Penulis harap bacaan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: